Month: February 2020

BERITA

Eks Simpatisan OPM Serahkan Peluru dan Senjata ke TNI

TNI menerima senjata api dengan jenis CIS beserta dengan 2 butir amunisi caliber 22 dari mantan simpatisan kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dengan inisial YK (54).

Senjata dan Peluru diserahkan ke TNI

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa (Yonif MR 411/Pdw) Kostrad Pos Toray Mayor Inf Rizky Aditya menyatakan bahwa pengerahan senjata tersebut bermula ketika upacara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) tanggal 15 Januari lalu.

Saat itu, YK, warga Kampung Toray, mengatakan pada anak angkatnya yang merupakan anggota Pos Toray, yaitu Prajurit Kepala Andri E Ginting, bahwa dirinya memiliki senjata api yang disimpannya di hutan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Tepatnya pada hari Sabtu (22/2) pukul 23.00 WIT telah datang ke Pos Toray warga Kampung Toray berinisial YK (54) yang mana secara sukarela menyerahkan 1 pucuk senjata api jenis CIS dan 2 butir munisi caliber .22 dan akhirnya diterima secara langsung oleh Danpos Toray Letda Inf Wesly Baslius Tanaem,” tutur Rizky dalam siaran pers TNI yang dilangsungkan pada hari Senin (24/2) ini.

Menurut pengakuannya, YK adalah mantan simpatisan TPN/OPM. Senjata api itu adalah pemberian dari saudaranya yang berinisial APG (60) yang mana adalah warga Kampung Toray yang telah meninggal dunia. Setelah dilakukan pemeriksaan senjata api dan juga amunisi itu, pihaknya sudah melaporkan dan akhirnya menyerahkannya ke Kolaksps Korem 174/ATW. Rizky sendiri menyebutkan penyerahan senjata totobet tersebut tak lepas dari kedekatan anggota TNI dengan warga lokal di sana.

“Saat penyerahan senjata yang bersangkutan mengatakan, bahwa kedekatan anggota Pos Toray dengan warga kampong Toray terkhusus dirinya, amat sangat berbeda dengan Satgas-Satgas yang sebelumnya, sehingga bisa membuatnya simpati dan berkeinginan menyerahkan senjata api itu,” ujarnya yang mana merupakan Alumni Akmil tahun 2003 silam.

Sebelumnya, sejumlah senjata TNI dan Polri pun dikabarkan berada di tangan warga atau simpatisan OPM. Misalnya saja senjata api yang dimiliki oleh anggota TNI yang tewas dalam kecelakaan Helikopter MI-17 di Papua beberapa waktu lalu.

Panglima Minta Warga Serahkan Senjata-Senjata Korban Heli di Papua

Sebelumnya memang Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto masih meyakini 11 pucuk senjata api yang hilang milik korban-korban kecelakaan Helikopter MI-17 di Pegunungan Mandala, Pegunungan Bintang, Papua, ada di tangan masyarakat.

Hal tersebut dikatakannya saat ditanyai soal kemungkinan senjata api tersebut diamankan oleh kelompok yang berseberangan dengan NKRI. “Saya yakin masih di masyarakat,” ungkapnya setelah pelepasan empat jenazah korban kecelakaan Helikopter MI-17, Lanud Silas Papare, Sentani, Jayapura, Papua, beberapa waktu yang lalu dilansir dari CNN Indonesia.

“Kami sudah melihat foto-fotonya dan kita mendeteksi bahwa itu merupakan bagian dari masyarakat. Nantinya kami langsung to the point pada masyarakat tersebut yang tersebar di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang,” ungkapnya menambahkan.

Sebelumnya TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) mengklaim berhasil mengambil 11 pucuk senjata api dari lokasi kecelakaan heli itu. Penglima TNI melanjutkan pihaknya memprioritasnya evakuasi korban setelah kecelakaan. Akan tetapi, sekarang ini TNI akan melakukan pendekatan pada masyarakat yang diduga mengamakan senpi tersebut.

“Hanya kemarin kami masih konsentrasi untuk mengangkut, mengangkat para korban kecelakaan. Saat ini kami konsentrasi untuk melakukan pendekatan. Yang ditakutkan oleh kita semua bahwa nantinya akan disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik,” tukas Hadi.

KPK

Analisa Gaya Otoriter Firli: Kehancuran KPK?

Kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi bakal membuat system dan kepercayaan public pada lembaga anti-korupsi itu makin hancur. Indikasi awalnya adalah terletak pada kasus suap yang menjerat Harun Masiku, kader PDIP.

KPK Akan Hancur di bawah Kepemimpinan Firli

Kpk sendiri dilansir dari CNN Indonesia, mengungkap kasus suap pergantian antar-waktu PAW (anggota DPR dari PDIP) dan menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku, dan 2 orang yang lainnya sebagai tersangka. Akan tetapi, sampai dengan saat ini komisi antisurah belum juga menangkap Harun.

Dan yang membuat jengkel adalah bukannya membuktikan kinerja baiknya pada public, KPK malah menunjukkan sejumlah gelagat yang mencurigakan. PNYD (Pegawai Negeri Yang Diperkerjakan) di KPK yang mana menangani kasus Harun sendiri malahan dikembalikan ke instansi asalnya, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung, sebelum masa tugasnya selesai sesuai jadwal.

Misalnya saja Jaksa Yadyn yang jadi bagian dari Tim Analisi kasus tersebut. Kemudian Penyidik Rossa Purbo Bekti. Bahkan Rossa dikabarkan tak mendapatkan akses masuk ke markas KPK. Semua yang berhubungan dengan kerjanya sebagai penyidik KPK itu sudah diblokir, seperti misalnya akses email kantor dan juga gaji.

Ketua KPK, Firli Bahuri sendiri pasalnya mengklaim pengembalian tersebut berdasarkan permintaan Polri dan juga Kejagung. Ia juga mengklaim pihak Polri dan Kejagung telah menandatangani surat pengembalian oleh Pimpinan, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK. Padalah sebelumnya diberitakan, KPK sempat mengakui kekurangan pegawai dalam hal ini, penyidik.

Analisis dari Peneliti

Kemudian hal ini mengundang analisa dari Feri Amsari, peneliti PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia mengatakan bahwa pengembalian Rossa ini meningkatkan kecurigaan public togel singapura pada pimpinan KPK. Ia juga menilai bahwa upaya ini menggangu penyidikan.

Menurutnya, pimpinan KPK dapat digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau bahkan dikenakan pidana karena menghalang-halangi proses penyidikan. “BUkan tidak mungkin respons pimpinan untuk mengembalikan penyidik ke institusi asalnya ini terkesan malah mengganggu proses penyidikan,” katanya lewat pesan tertulis dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (5/2).

Tak Cuma Feri saja, peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch), Kurnia Ramadhana, menilai bahwa pengembalian penyidik Rossa ke Polri ini menunjukkan upaya sistematis untuk merusak system yang mana berjalan di KPK. “Bagaimana mungkin seseorang yang mengungkap skandal korupsi Pergantian Antar Waktu di KPU dan dia juga belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK, dan kemudian dikembalikan ke Polri?” ungkapnya lewat sambungan telepon hari Rabu (5/1) masih dilansir dari CNN Indonesia.

Berhubungan dengan kasus Harun Masiku, Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri sendiri mengatakan bahwa pihaknya serius untuk menangani kasus dugaan korupsi ini. Dirinya meyakini penyidik bekerja sesuai dengan mekanisme hukum dan bukan lah atas permintaan pihak tertentu. “Jadi, yang perlu kami sampaikan juga bahwa tentu saja bekerjanya aparat penegak hukum itu bukan kemudian atas dasar permintaan pihak tertentu atau siapa pun,” pungkasnya.

Kurnia bahkan menilai bahwa gaya kepemimpinan Firli ini cenderung otorites. Ia juga memprediksi KPK ke depannya akan hancur dengan system yang sudah dan akan ‘diobrak-abrik’ oleh Firli. “Jadi, kita memprediksi ke depan KPK akan makin hancur baik dari system yang selama ini berjalan di KPK, dirusak yang bersangkutan dan kepercayaan public pada KPK akan makin menurun,” tukasnya.

Back To Top